1 Maret, Pelabuhan Tanjung Emas Berlakukan Go Live Survey Kondisi Petikemas Impor Berbasis TI (SKPTI)

SEMARANG – Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Jawa Tengah meluncurkan aplikasi pemeriksaan petikemas impor berbasis informasi teknologi (IT) oleh surveyor independen. Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menjadi pelabuhan pertama di Indonesia yang menerapkan aplikasi pemeriksaan petikemas impor berbasis informasi teknologi (IT).

Peluncuran Go Live ditandai dengan pemencetan tombol yang dilakukan Sekjen BPP GINSI, Taufan Erwin Taufan, bersama Kepala BPD GINSI Jateng, Budiatmoko, Kepala KSOP Kelas I Tanjung Emas, Ahcmad Wahid, beserta perwakilan asosiasi di Aston Hotel Semarang, Jawa Tengah, Selasa (27/2/2018). Penerapan Go Live pemeriksaan petikemas impor berbasis informasi teknologi (IT) sendiri akan berlaku mulai tanggal 1 Maret 2018.
Aplikasi ini dimaksudkan untuk membangun sistem berbasis teknologi informasi sebagai pendukung surveyor yang melalukan survey kondisi setiap petikemas yang masuk ke pelabuhan Tanjung Emas.
Hal ini bertujuan untuk mengawasi pergerakan kontainer sejak dari dermaga Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) hingga Depo.

“Selama ini pengawasannya manual, ketika kami importasi dari CY sampai gudang, terkadang ada kerusakan. Nah kerusakannya dimana? Itulah yang ingin kami ketahui,” kata Ketua BPD Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Jawa Tengah di Hotel Aston, Kota Semarang, Selasa (27/2/2018).
Para importir bisa mengawasi pergerakan dan kondisi kontainer mulai dari CY hingga gudang melalui situs yang dibuat pihak ketiga.

Budiatmoko mengungkapkan, pemeriksaan fisik petikemas impor berbasis teknologi informasi sangat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi importir sebagai pengguna jasa maupun KSOP selaku regulator yang membawahi wilayah pelabuhan Tanjung Emas.

“Dengan penerapan Go Live pemeriksaan petikemas impor berbasis informasi teknologi (IT) ini, kami mendapatkan keterbukaan atas kondisi petikemas sehingga keluhan dari importir mengenai kondisi petikemas bisa terjawab dengan adanya pemeriksaan tersebut,” ungkap Budiatmoko.

Sekjen BPP GINSI, Erwin Taufan menjelaskan, selama ini segala biaya kerusakan terkait kontainer selalu dibebankan pada importir. Padahal perjalanan kontainer mulai dari turun kapal hingga ke gudang melewati banyak proses.
Di sisi lain, beredar surat edaran Kementrian Perhubungan bahwa sudah tidak ada jaminan kontainer. Namun, kenyataan di lapangan masih ada biaya jaminan kontainer.

“Contohnya ketika angkut kelengkeng pasti ada gasnya yang menyebabkan korosi, nah itu yang harus nanggung siapa?,” tambahnya.

Dia menyatakan, di tengah situasi ketidakjelasan tersebut, pihaknya membutuhkan kepastian. Dengan sistem itu, pihak importir bakal tahu siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan kontainer. “Kami tidak mau mengganggu bisnis lain tapi hanya ingin fairness,” ujarnya.

Erwin menyampaikan, biaya kerusakan kontainer yang harus ditanggung importir bisa mencapai puluhan miliar dalam setahun. Sehingga, dibutuhkan sistem yang transparan untuk menekan melambungnya biaya importir akibat kerusakan kontainer.

“Kami targetkan, sistem ini setidaknya bisa menekan biaya kerusakan kontainer itu sampai 30 persennya,” ujar dia.
Erwin Taufan juga mengatakan, penerapan Go Live pemeriksaan petikemas impor berbasis informasi teknologi (IT) di pelabuhan Tanjung Emas Semarang menjadi barometer dan tolak ukur bagi daerah lain. Maka itu, pihaknya berharap dengan diberlakukannya Go Live pemeriksaan petikemas impor berbasis informasi teknologi (IT) tersebut bisa mengedukasi pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia.

“Saya mengharapkan, selanjutnya sistem ini bisa diadopsi dari importir di daerah lainnya juga yang melalui Pelabuhan Tanjung Perak dan Tan‎jung Priok,” jelas dia.

Dia menjelaskan, pelaksanaan aplikasi pemeriksaan petikemas impor berbasis IT ini merupakan inisiatif GINSI untuk mencari solusi yang tepat terkait klaim kerusakan kontainer yang selama ini sangat merugikan importir. Menurutnya, deliverable dari sistem berbasis IT ini adalah kecepatan dan ketepatan informasi kondisi kontainer yang tertuang dalam Equipment Interchange Receipt (EIR).

“Aplikasi ini merupakan bentuk kerjasama dan kepedulian sesama stakeholder. Kami berharap apa yang dilakukan bisa menjadi pengembangan yang lebih baik dan benar,” kata Erwin, Selasa (27/2).

Taufan membeberkan, kecepatan sharing informasi EIR ini ke semua pelaku usaha terkait seperti Pelayaran, Depo Empty, Importir dan EMKL hingga ke kantor KSOP akan membangun fairness dan transparansi dari kondisi fisik kontainer dan mekanisme klaim atas kerusakan yang mungkin terjadi.

“Intinya GINSI atau importir akan membayar (melalui keterlibatan asuransi) setiap kerusakan yang memang menjadi tanggung jawab importir sebagai pengguna kontainer. Namun, kami tidak akan membayar satu persen pun jika kerusakan itu bukan tanggung-jawab kami. Pada akhirnya EIR yang diissued oleh surveyor independen (KSO SCI-SI) akan menjadi referensi utama kami untuk menerima setiap klaim kerusakan kontainer yang muncul,” terangnya.

Wakil dari Surveyor Indonesia, Ratna menjelaskan, sistem yang dibangunnya sudah bekerja sejak gate pertama keluar TPKS. Di sana akan ada rekaman kondisi awal kontainer saat tiba. Rekaman itu diolah sebagai laporan pertama dan kliennya bisa memantau langsung.

Kemudian, pihaknya akan melakukan pengawasan perjalanan kontainer ke gudang importir hingga ke depo. Hasil surveynya menjadi syarat pencairan asuransi jika ada kontainer yang rusak.
“Biaya yang kami terapkan mulai tax hingga insurance adalah Rp 165 ribu per kontainer,” jelasnya.
Ketua Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) Jateng, Suhermanto mengatakan tanggung jawab kontainer sejak bongkar muat hingga depo merupakan tanggung jawab importir. Diakuinya, selama ini, segala biaya perbaikan kontainer selalu dibebankan pada importir.

Seperti yang diketahui bahwa program Go Live pemeriksaan petikemas impor berbasis IT tersebut sudah menjadi kesepakatan antara pihak TPKS, GINSI, PT Sucofindo, PT Surveyor Indonesia, INSA, ALFI, ASDEKI, dan Asuransi Jasa Raharja. Pihaknya yakin jika solusi Survey Kondisi Kontainer Independen yang sudah dibangun dan sudah diresmikan di Semarang ini akan mampu menjadi solusi tepat untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait penghapusan jaminan kontainer.

Kepala KSOP Kelas I Tanjung Emas, Achmad Wahid, mengapresiasi terobosan BPD GINSI Jateng, beliau menilai pemberlakukan sistem digitalisasi pemeriksaan kontainer ini menjadi tonggak kemajuan cara berpikir gabungan importir nasional seluruh Indonesia. “Setidaknya Go Live pemeriksaan petikemas impor berbasis informasi teknologi (IT) ini bisa mengayomi anggota GINSI sendiri dan semua stakeholder dalam aktivitas impor,” ujarnya.

Dia berharap sistem tersebut bisa terinduksi di daerah lain di Indonesia. Sebagai wakil pemerintah, pihaknya hanya berposisi mendorong segala kepentingan stakeholder di pelabuhan tersebut.

Pihaknya berharap, pelaksanaan aplikasi pemeriksaan petikemas berbasis IT ini yang transparan dan independen ini juga di share ke KSOP. “Karena pada prinsipnya kami selaku KSOP sifatnya hanya mendorong efektifitas layanan di pelabuhan Tanjung Emas agar kepentingan semua stakeholder bisa tercapai,” ujarnya.