Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengatakan bahwa buku pelajaran tak akan dikenakan pajak impor barang kiriman pada 30 Januari nanti.

Direktur Teknis Kepabeanan R. Fadjar Donny mengatakan hal itu dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi masyarakat Indonesia.

“Demi meningkatkan literasi bangsa maka buku impor tidak akan dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor,” ucapnya saat dalam sosialisasi impor barang kiriman, Jumat (24/1/2020).

Menurut aturan Menteri Keuangan (PMK) No. 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman, terdapat tarif untuk barang khusus. Buku sendiri sebagai barang khusus yang dimaksud dengan kode HS 49.01 s.d 49.04 berupa buku pengetahuan akan dikenakan tarif Bea Masuk, PPN, dan PPh sebesar 0%.

Dalam PMK terbaru ini, pemerintah mempertegas definisi buku sebagai karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.

Atas impor dan/atau penyerahan buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama, dibebaskan dari pengenaan PPN. Begitu juga dengan orang pribadi atau badan yang melakukan impor dan/atau yang melakukan penyerahan, dibebaskan dari pengenaan PPN.

Adapun buku pelajaran umum yang bebas PPN harus merupakan buku pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Buku pelajaran umum juga bisa merupakan buku umum yang mengandung unsur pendidikan.

Buku umum yang mengandung unsur pendidikan dapat diberikan fasilitas pembebasan PPN apabila memenuhi sejumlah ketentuan. Yaitu, tidak bertentangan dengan nilai pancasila, tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan, tidak mengandung unsur pornografi, unsur kekerasan, dan ujaran kebencian.

Sementara, ketentuan mengenai kitab suci tidak berubah dari peraturan sebelumnya.  Pembebasan PPN berlaku bagi kitab suci agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha, maupun kitab lainnya yang telah ditetapkan Kementerian Agama sebagai kitab suci, termasuk tafsir dan terjemahannya

Sosialisasi PMK 199/PMK.010/2019 Tentang  Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman diadakan di KPPBC TMP Tanjung Emas pada hari Selasa, 28 Januari 2020.  Per tanggal 30 Januari 2020 nanti akan berlaku , bahwa penjualan e-commerce akan dikenai bea masuk dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

https://bctemas.beacukai.go.id/peraturan?per_id=14616

Integrasi data antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dalam bentuk Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (SiMoDIS) berlaku efektif tahun depan. Pelaku usaha diimbau untuk patuh dalam urusan kepabeanan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi dalam implementasi SiMoDIS per 1 Januari 2020. Dengan sistem tersebut membuat otoritas kepabeanan memiliki instrumen untuk menguji kepatuhan pelaku usaha baik ekspor dan impor.

“Integrasi data dalam SiMoDIS akan digunakan sebagai indikator dalam menyusun profiling kepatuhan pengusaha,” katanya di Kantor Pusat DJBC, Jumat (27/12/2019).

Heru menyebutkan implementasi SiMoDIS tahun depan akan mengintegrasikan berbagai data baik dari Ditjen Bea Cukai dan Bank Indonesia. Dari sisi DJBC, data yang masuk dalam SiMoDIS antara lain seluruh data ekspor impor, dan pemberitahuan pabean dari zona perdagangan bebas Batam.

Kemudian manifes barang kiriman, data dari tempat penimbunan berikat, profil eksportir dan importir serta manifes data keberangkatan dan kedatangan penumpang juga masuk dalam SiMoDIS.

Sementara itu, bank sentral akan menanamkan data devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor. Integrasi data tersebut, memberikan data lengkap bagi DJBC untuk melakukan pemetaan kepatuhan dari pelaku usaha.

Menurut Heru, bagi pengusaha yang tidak patuh acap kali melakukan tindakan under invoice untuk pemberitahuan kegiatan dagang lintas yurisdiksi. Dengan adanya SiMoDIS, maka praktik tersebut bisa ditekan dengan melakukan analisis aliran uang yang tersedia dalam SiMoDIS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Untuk yang masih coba-coba tidak patuh dengan adanya SiMoDIS maka akan dilakukan perlakuan yang berbeda dengan Verifikasi lebih mendalam seperti pemeriksaan fisik,” paparnya.

Selain itu, ruang dikenakannya sanksi administratif hingga penundaan pelayanan menjadi salah tindakan DJBC untuk pelaku usaha yang tidak patuh. Bahkan, proses lanjutan hingga pemblokiran juga dimungkinkan jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha.

Pada sisi lain, untuk pengusaha patuh maka karpet merah akan disediakan oleh Ditjen Bea Cukai. Kemudahan pelayanan hingga diberikan fasilitas fiskal akan diberikan sebagai timbal balik dari kepatuhan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

“Bagi eksportir yang patuh akan diprioritaskan untuk mendapatkan insentif seperti Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), kawasan berikat dan Authorized Aconomic Operator (AEO). Kemudian untuk importir diberikan jalur prioritas dan proses Clarence yang lebih cepat,” imbuhnya.


SEMARANG – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Tengah Muhammad Arif Sambodo menyebut kenaikan impor kapas memiliki implikasi positif bagi industri tekstil di Jawa Tengah.

Arif mengakui jika dilihat dari publikasi BPS Jateng pada November 2019 secara month to month (m-t-m) impor kapas memang naik, tetapi sebenarnya secara kumulatif yakni pada periode Januari sampai November impor kapas mengalami penurunan.

“Namun demikian kalau dilihat dari ekspor pakaian jadi bukan rajutan dan rajutan tampak ada kenaikan dari data BPS secara data Januari – November 2019, artinya memang pertekstilan menggeliat lagi,” kata Arif kepada Bisnis, Minggu (5/1/2020).

Tak hanya itu, menurut Arif indikasi kenaikan kinerja tekstil juga tampak dari data BPS  tentang kapasitas produksi industri besar dan sedang. Seperti diketahui, data BPS menyebut pada kuartal III/2019 industri pakaian jadi tumbuh 13,47 persen.

“Ini artinya industri tersebut ada peningkatan permintaan bahan baku yang antara lain bahan baku tersebut diolah dari kapas,” jelasnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah yang dipublikasikan pekan lalu menunjukkan impor kapas selama November tercatat naik sebesar US$8,66 juta atau naik 22,87 persen. Kenaikan impor kapas ini diyakini sebagai sinyal bangkitnya industri tekstil di Jawa Tengah.

Indikasi dari peningkatan aktivitas industri tekstil juga tampak dari peningkatan ekspor pakaian jadi bukan rajutan yang naik US$7,44 (5,02 persen) dan serat stafel buatan sebesar US$6,52 juta (16,41 persen) selama November 2019.

Adapun industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menjadi salah satu industri strategis di Jawa Tengah. Data tahun 2018 menunjukkan tekstil setidaknya menguasai lebih dari 43 persen dari total ekspor Jawa Tengah yang mencapai US$6,58 miliar.

Pemerintah kembali menurunkan batasan nilai pembebasan bea masuk untuk impor barang kiriman dari 75 dollar AS menjadi 3 dollar AS atau sekitar Rp 42.000. Langkah tersebut merespons aspirasi industri dan pelaku usaha yang menginginkan kesetaraan dalam berbisnis (level playing field).

Penurunan batas nilai pembebasan bea masuk tersebut merevisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2018 tentang ketentuan impor barang kiriman. Batas nilai pembebasan bea masuk sebesar 3 dollar AS berlaku mulai Januari 2020.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan, penurunan batas nilai pembebasan bea masuk dalam rangka menjawab tuntutan industri dan pelaku usaha. Pemerintah diminta melindungi produk-produk dalam negeri dan menciptakan kesetaraan antara pelaku usaha perdagangan daring (online) dan luring.

”Pengusaha banyak memberi masukan bahwa mereka mengalami persaingan yang ketat. Terlebih, setelah perang dagang AS-China semakin meluas dan berdampak ke industri domestik,” kata Heru dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/12/2019).

Berdasarkan catatan dokumen impor Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, kegiatan e-dagang berupa impor barang kiriman meningkat tajam dari 6,1 juta paket tahun 2017 menjadi 48,69 juta paket tahun 2019. Adapun volume impor barang kiriman melonjak dari 290 juta dollar AS menjadi 673,87 juta dollar AS

Penurunan batas nilai pembebasan bea masuk dalam rangka menjawab tuntutan industri dan pelaku usaha. Pemerintah diminta melindungi produk-produk dalam negeri dan menciptakan kesetaraan antara pelaku usaha perdagangan daring dan luring.

Heru mengatakan, mayoritas impor barang kiriman bernilai di bawah 75 dollar AS atau dalam rupiah pada kisaran Rp 1,05 juta. Rata-rata impor barang melalui platform e-dagang bernilai 3,8 dollar AS atau sekitar Rp 53.000 per kiriman. Dengan demikian, pemerintah menurunkan batas nilai pembebasan bea masuk per kiriman menjadi 3 dollar AS.

”Volume impor barang kiriman yang bernilai di bawah 75 dollar AS mencapai 83,88 persen dari total keseluruhan,” ujar Heru.

Selain menurunkan batas nilai pembebasan bea masuk, pemerintah juga merasionalisasi tarif pungutan pajak dalam rangka impor yang terdiri dari bea masuk sebesar 7,5 persen, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen, dan Pajak Penghasilan (PPh) badan 0 persen. Dengan demikian, setiap impor barang kiriman dikenai tarif pajak sebesar 17,5 persen.

”Tarif pajak sebesar 17,5 persen berlaku untuk barang-barang impor umum, kecuali tas, sepatu, dan produk hasil tekstil,” lanjut Heru.

Perbedaan tarif impor untuk ketiga jenis barang itu karena sejumlah sentra perajin tas dan sepatu di Indonesia banyak yang gulung tikar dan hanya menjual produk asal China. Tarif pajak dalam rangka impor untuk tas berkisar 32,5-40 persen, sepatu 42,5-50 persen, dan produk tekstil 32,5-45 persen dari nilai produk. Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Arif Baharudin mengatakan, batas nilai pembebasan bea masuk yang ditetapkan Indonesia mirip dengan negara lain, seperti Liberia 2 dollar AS, Ghana 2 dollar AS, Madagaskar 2 dollar AS, Swiss 5 persen, dan China 7 persen per kiriman.

erubahan ketentuan batas nilai dan tarif pajak impor barang kiriman dibarengi kerja sama pemerintah dan platform e-dagang. Sinergi ini memungkinkan platform mengalirkan data transaksi e-dagang ke sistem Bea dan Cukai secara daring sehingga mampu meminimalkan ketidaksesuaian pencatatan dan mengurangi praktik kecurangan.

Respons baik Public Policy dan Government Relation Indonesia E-commerce Association atau Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) Rofi Uddarojat mengatakan, porsi pelapak yang aktif melakukan transaksi lintas negara atau kegiatan impor barang kiriman kurang dari 10 persen. Meski jumlahnya kecil, kebijakan baru tetap berdampak bagi ekosistem perdagangan daring.

”Kami akan kaji terlebih dahulu bagaimana dampak ke platform e-dagang. Kendati tidak signifikan, tetapi ada dampaknya,” ucap Rofi.

Penurunan batas nilai pembebasan bea masuk dan rasionalisasi tarif pajak dalam rangka impor diyakini dapat menciptakan kesetaraan dalam berbisnis. Produk-produk yang dihasilkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan lebih terjaga dari gempuran impor barang, yang sebagian besar dari China.

Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah merespons baik kebijakan baru atas impor barang kiriman ini. Kebijakan ini bentuk perhatian pemerintah kepada pelaku usaha konvensional yang taat membayar pajak. Produksi barang-barang dalam negeri diharapkan bisa meningkat.

”Ini kado awal tahun dari pemerintah untuk kami, para pelaku usaha konvensional,” ujar Budihardjo.

Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama menambahkan, penurunan batas nilai pembebasan bea masuk menjadi 3 dollar AS akan mengurangi praktik penyalahgunaan, terutama dengan modus pemisahaan pengiriman barang (splitting). Di sisi lain, kebijakan baru ini memberikan kepastian investasi dan perlakukan perpajakan yang sama.

SEMARANG — Badan Pengurus Daerah Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia wilayah Jawa Tengah, Selasa (17/12/2019), menggelar Musyawarah Daerah VI BPD GINSI Jawa Tengah 2019 di MG Setos Hotel, Kota Semarang, Jateng.

Tema pada MUSDA VI GINSI ini yaitu “Peran GINSI Jateng dalam Meningkatkan Profesionalisme Anggota dan Meningkatkan Perekonomian Daerah” melalui peningkatan pajak dalam rangka impor dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang belum dapat dipenuhi atau diproduksi dalam negeri.

Peserta dan Tamu Undangan yang hadir dalam acara MUSDA ini adalah para anggota GINSI Jawa Tengah, para importir yang ada dilingkungan Jawa Tengah serta Pejabat Daerah di lingkungan Jawa Tengah.

Acara MUSDA ini dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah yaitu Bp. H. Taj Yasin Maimoen, dalam sambutannya beliau mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan GINSI, beliau mengatakan GINSI harus bekerja lebih optimal ke depannya. Beliau juga berharap bahwa GINSI memiliki Nawacita yang sama, yaitu bagaimana membuat perekonomian yang berputar dan berjalan yang baik, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 7% sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan kemiskinan di Jateng dapat berkurang.

Dalam MUSDA VI juga membahas mengenai Laporan Kegiatan Pengurus BPD GINSI Jawa Tengah masa bhakti 2014 – 2019 diantaranya yaitu mengadakan Gala Dinner bersama Gubernur Jawa Tengah; Rapat Kerja Daerah (Rakerda setiap 1 tahun sekali; serta sosialisasi mengenai impor.

Ginsi juga berharap dapat mempererat komunikasi dengan anggotanya dan untuk importir yang belum tergabung ke dalam GINSI untuk dapat mendaftaran perusahaannya menjadi salah satu keluarga dari BPD GINSI Jawa Tengah.

Dari hasil Tim Penjaringan yang diketuai oleh Bp. Andreas BW ada 10 orang yang mendaftar sebagai Calon Ketua BPD GINSI Jawa Tengah masa bhakti 2019 – 2024. Hanya ada 2 kandidat yang memenuhi persyaratan yang diajukan dalam pemilihan calon ketua baru, degan Kandidat I yaitu Bp. Budiatmoko, SH., MH dan Kandidat II adalah Bp. Tri Sulistyanta, SH.

Setelah melakukan sambutan dari Kandidat  I dan Kandidat II, Bp. Tri Sulistyanta, SH mengundurkan diri dari pencalonan Ketua, dengan kesimpulan hanya ada 1 kandidat yang ada yaitu Bp. Budiatmoko, SH., MH dan setelah Pimpinan Sidang melakukan Musyawarah dan terpilihlah Bp. Budiatmoko, SH., MH menjadi  Ketua BPD GINSI Jawa Tengah masa bhakti 2019 – 2024. Dalam pidatonya Bp. Budiamoko SH., MH akan meningkatkan komunikasi dan koordinasi kepada Pemerintah seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng

Pemerintah secara resmi merilis regulasi pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementera (BMTPS) terhadap impor tekstil dan produk tekstil (TPT). Regulasi ini menjadi bagian dari aturan perpajakan yang terbit selama dua pekan terakhir.

Pengenaan BMTPS ini berlaku efektif selama 200 hari yang dihitung mulai 9 November 2019. Pengenaan didasari hasil penyelidikan awal Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) yang menyatakan adanya kerugian serius yang dialami industri domestik akibat dari lonjakan impor TPT.

Pengenaan BMTPS tersebut terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, BMTPS terhadap impor produk benang (selain benang jahit) dari serat staple sintetik dan artifisial. Kedua, BMTPS terhadap impor produk kain. Ketiga, BMTPS terhadap impor tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya.

Selain itu, pemerintah juga merilis regulasi mengenai pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap impor produk aluminium foil. Pengenaan BMTP tersebut lantaran hasil penyelidikan dari KPPI menunjukkan adanya ancaman kerugian serius yang dialami industri dalam negeri akibat dari lonjakan jumlah impor produk aluminium foil.

Selanjutnya, pemerintah juga menerbitkan regulasi mengenai fasilitas Gudang Berikat. Aturan tersebut diklaim sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri untuk berkompetisi baik di pasar lokal maupun internasional.

 

  • BMTPS Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara Terhadap Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial.

Beleid tersebut diundangkan pada 6 November 2019 dan mulai berlaku setelah tiga hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Selain itu, kebijakan BMTPS ini hanya berlaku selama 200 hari terhitung sejak 9 November 2019.

  • BMTPS Impor Produk Kain

Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara Terhadap Impor Produk Kain.

Beleid tersebut diundangkan pada 6 November 2019 dan mulai berlaku setelah tiga hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Selain itu, kebijakan BMTPS ini hanya berlaku selama 200 hari terhitung sejak 9 November 2019.

  • BMTPS Impor Produk Produk Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya.

Peraturan Menteri Keuangan No. 163/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara Terhadap Impor Produk Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya.

Beleid tersebut diundangkan pada 6 November 2019 dan mulai berlaku setelah tiga hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Selain itu, kebijakan BMTPS ini hanya berlaku selama 200 hari terhitung sejak 9 November 2019.

  • BMTP Impor Produk Aluminium Foil

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Aluminium Foil.

Beleid tersebut diundangkan pada 24 Oktober 2019, dan akan mulai berlaku setelah 14 hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Namun, kebijakan ini hanya akan berlaku selama dua tahun terhitung sejak tanggal berlakunya beleid tersebut.

  • Aturan Gudang Berikat Diperbaharui

Peraturan Menteri Keuangan No. 155/PMK.04/2019 tentang Gudang Berikat. Beleid baru ini sekaligus mencabut aturan sebelumnya, yaitu PMK No. 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat.

Mulai tanggal 11 November 2019, terhadap pengajuan dokumen kepabeanan akan dilakukan validasi kepatuhan pelaporan perpajakan. Reject atas pengajuan dokumen PIB dan dokumen di TPB, akan dilakukan dalam hal Pengguna Jasa Kepabeanan (Importir, PPJK, dan Pengusaha TPB) tidak memenuhi kewajiban perpajakan berupa:

  1. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan selama 2 (dua) tahun terakhir; dan/atau
  2. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai selama 3 (tiga) masa pajak terakhir dalam hal Pengguna Jasa Kepabeanan mempunyai status sebagai Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan PMK 179/KM.01/2016 tentang Registrasi Kepabeanan dan Peraturan Dirjen Pajak Per-24/PJ/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Rekomendasi Terkait Akses Kepabeanan.

Segera hubungi KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk memenuhi kewajiban perpajakan Anda.

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah isu yang menyebut bahwa Pusat Berikat Logistik (PLB) menjadi biang penyebab banjir produk impor tekstil dan produk tekstil (TPT). Dia juga membantah bahwa PLB selama ini menjadi gudang atau lokasi penyelundupan tekstil.

Sebab, kata Sri Mulyani, proses monitoring impor mulai dari perizinan hingga pengeluaran barang di PLB dilakukan lebih teliti. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari salah satu pemilik PLB dan juga pernyataan asosiasi PLB di lapangan.

“Jadi kalau nyelundup, teoritisnya tidak menggunakam PLB. Sebab, dia harus presentasi dulu ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai, dia harus punya NPWP dan rencana kerja. Artinya rangkaian prosesnya lebih teliti,” kata Sri Mulyani di kawasan PLB milik PT Dunia Express, Sunter, Jakarta Utara, Jumat 4 Oktober 2019.

Sri Mulyani menjelaskan, hal itu dikuatkan dengan nilai jumlah importasi berdasarkan barang yang dilakukan. Menurut data Kementerian, importasi produk tekstil di PLB presentasinya sangat kecil hanya 4,1 persen dari total impor nasional.

Bahkan angka impor itu sudah meliputi impor umum, impor kawasan berikat dan impor dari PLB. Impor dari PLB sebesar 4,1 persen tersebut terdiri dari Kelompok A (sudah diproduksi di dalam negeri) sebesar 77 persen atau setara 3,15 persen dari impor nasional. Adapu untuk Kelompok B (belum diproduksi di dalam negeri) sebesar 23 persen atau 0,95 persen dari total impor nasional.

Data statistik lain mencatat bahwa angka impor TPT nasional untuk serat dan kain tidak mengalami kenaikan signifikan selama 3 tahun terakhir. Pada 2017 misalnya impor mencapai US$ 4,7 miliar, pada 2018 US$ 4,9 miliar dan sampai September 2019 angkanya baru mencapai US$ 3,7 miliar.

Menurut Sri Mulyani persoalan ini bermula dari kapasitas dan investasi industri hulu TPT yang meningkat namun daya serapnya rendah untuk bisa masuk ke industri tengah. Akibatnya, pasar industri hulu hanya menjadi pasar ekspor semata. Pada saat bersamaan industri tekstil di tengah sedang menghadapi permasalahan lingkungan dan mesin produksi yang sudah tua.

“Hal ini menyebabkan tertekannya industri hilir TPT nasional selain juga tidak adanya pembatasan untuk impor pakaian jadi,” kata Sri Mulyani.

Sebelumnya beredar kabar bahwa impor tekstil dan produk tekstil (TPT) yang dilakukan oleh industri diduga telah bocor ke pasaran. Kementerian Perdagangan pun meresponsnya dengan berjanji mengecek kembali proses impor tekstil tersebut.

Untuk proses audit itu, Enggar akan melibatkan Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. “Satgasnya terdiri dari itu untuk mengaudit kapasitas industri dan berapa kebutuhannya,” katanya di Batu, Jawa Timur, Rabu 2 Oktober malam.

Enggartiasto belum bisa memberikan kepastian letak potensi kebocoran impor TPT. Namun, dia menduga kebocoran impor tekstil tersebut bukan terletak di Pusat Logistik Berikat (PLB).

Edaran Importir