Soal Implementasi e-Faktur 3.0, PKP Baru Perlu Lakukan Langkah Ini

Implementasi secara nasional e-faktur 3.0 akan dimulai pada 1 Oktober 2020. Lantas, apa yang harus dilakukan wajib pajak yang baru aja dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) dan belum pernah menggunakan aplikasi e-faktur sebelumnya?

Terkait dengan hal ini, melalui FAQ Prepopulated Pajak Masukan dan SPT Masa PPN pada Aplikasi e-Faktur, Ditjen Pajak (DJP) menegaskan aplikasi e-faktur 3.0 merupakan patch update yang harus ditambahkan pada aplikasi e-faktur sebelumnya.

“Bagi anda PKP baru per 1 Oktober 2020 terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bahwa aplikasi e-faktur 3.0 yang tersedia di https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi merupakan patch update yang harus ditambahkan kepada aplikasi e-faktur versi sebelumnya [e-faktur 2.2],” jelas DJP, dikutip pada Senin (28/9/2020).

Oleh karena itu, PKP baru harus melakukan beberapa langkah. Pertama, download aplikasi e-faktur 2.2 dan patch update aplikasi e-faktur 3.0. Kedua, extract aplikasi e-faktur 2.2. Ketiga, instal aplikasi e-faktur 2.2 terlebih dahulu sebelum patch update aplikasi e-faktur 3.0.

Keempat, extract patch update aplikasi e-faktur 3.0. Kelima, copy seluruh file (3 file) hasil extract patch update aplikasi e-faktur 3.0. Keenam, paste file tersebut ke aplikasi e-faktur 2.2. Ketujuh, jalankan instalasi aplikasi e-faktur.

Seperti diberitakan sebelumnya, DJP berencana menutup aplikasi e-faktur 2.2 pekan depan, tepatnya pada Senin 5 Oktober 2020. DJP menegaskan PKP yang saat ini masih menggunakan e-faktur 2.2 wajib beralih ke e-faktur 3.0 mulai 1 Oktober 2020

idak ada keputusan dirjen pajak baru yang diterbitkan kepada PKP terkait dengan implementasi nasional e-faktur 3.0. Beleid yang berlaku adalah KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Adapun fitur tambahan yang ada dalam aplikasi e-faktur 3.0 antara lain prepopulated pajak masukan, prepopulated pemberitahuan impor barang (PIB), prepopulated surat pemberitahuan (SPT), dan sinkronisasi kode cap fasilitas.

E-Faktur 3.0 Diyakini Mampu Tekan Penerbitan Faktur Pajak Fiktif

Implementasi secara nasional e-Faktur 3.0 mulai bulan depan diyakini mampu mempersempit celah pelanggaran hukum terkait dengan pajak pertambahan nilai (PPN).

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan implementasi e-faktur 3.0 tidak hanya untuk memudahkan wajib pajak (WP) pengusaha kena pajak (PKP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi juga sebagai alat pengawasan terhadap potensi pelanggaran hukum.

Salah satu pelanggaran yang sering ditemui dan ditindak DJP adalah penerbitan faktur pajak fiktif, Faktur pajak fiktif ini diterbitkan tidak berdasarkan pada transaksi sebenarnya sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.

 “Tujuan implementasi e-Faktur memang seperti itu [mencegah tindak pidana perpajakan],” katanya, Rabu (16/9/2020).

Iwan menyebutkan penerbitan faktur pajak berbasis elektronik dan pengembangan aplikasi menjadi cara DJP untuk meminimalisasi terjadinya tindak pidana perpajakan seperti penerbitan faktur fiktif. Oleh karena itu, terdapat dua sisi tujuan yang disasar dengan implementasi e-Faktur 3.0.

Menurutnya, DJP dapat melakukan deteksi dini jika ada potensi pelanggaran hukum perpajakan terkait pelaksanaan administrasi PPN. Pengawasan berbasis teknologi informasi menjadi andalan otoritas untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

“Iya, jadi bisa untuk itu [mendeteksi kecurangan],” imbuh Iwan.

Sebagai informasi, fitur tambahan yang ada dalam aplikasi e-Faktur 3.0 antara lain prepopulated pajak masukan, prepopulated pemberitahuan impor barang (PIB), prepopulated surat pemberitahuan (SPT), dan sinkronisasi kode cap fasilitas.

Fitur prepopulated mempunyai manfaat untuk mengurangi pekerjaan manual saat menginput data pajak masukan dan pemberitahuan impor barang (PIB). Semua data akan disediakan karena sistem DJP dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) telah terhubung secara host-to-host.

Uji coba sudah dilakukan secara bertahap mulai Februari 2020. Pada September 2020, DJP melakukan uji coba dengan melibatkan 5.445 PKP yang terdaftar di 159 KPP. Implementasi secara nasional dilakukan mulai 1 Oktober 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *